Tentang Asuransi Kesehatan: BPJS, dan Peraturan Pemerintah Indonesia

BPJS baru menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat Indonesia selama sekitar 2 tahun, namun pembahasan tentang asuransi kesehatan yang disediakan BPJS bukanlah barang baru. BPJS merupakan bentuk baru dari program asuransi kesehatan yang telah lama disediakan pemerintah Indonesia untuk menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Karena BPJS baru berlaku 2 tahun, berbagai pertanyaan tentang asuransi kesehatan dari negara ini pun berseliweran, dan BPJS masih dianggap sebagai sesuatu yang asing oleh sebagian orang. Akan tetapi, sejarah BPJS sebenarnya sudah cukup panjang, dan berawal dari layanan Askes.

Penjelasan tentang Asuransi Kesehatan BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) bukanlah institusi baru, melainkan nama baru dari layanan Askes (Asuransi Kesehatan) yang sebelumnya disediakan terutama untuk pegawai negeri, veteran, anggota Polri dan TNI, serta penerima pensiun PNS. Penjelasan tentang asuransi kesehatan ini sudah tercakup secara hukum dalam UUD 45 serta dua macam Undang-undang dan Keputusan Menteri Kesehatan. Selain tanggungan BPJS Kesehatan yang merupakan bentuk baru dari Askes, ada juga BPJS Ketenagakerjaan yang pada dasarnya adalah bentuk terbaru dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

BPJS Kesehatan mulai resmi memberikan layanan pada tanggal 1 Januari 2014. Akan tetapi, jika mau dirunut, sejarah BPJS bisa dibilang sudah berakar sejak tahun 1968, dengan sederet Keppres dan Peraturan Pemerintah yang mengatur kewajiban penyelenggaraan program serta penetapan siapa pihak-pihak yang berhak menjadi penerima program tersebut.

Tentang Asuransi Kesehatan dari BPJS - Fotolia

Tentang Asuransi Kesehatan dari BPJS – Fotolia

Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Kesehatan

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan keputusan serta peraturan yang mengatur serta menyempurnakan program jaminan kesehatan. Sejak 1968, program jaminan kesehatan ini semakin meluaskan kronologis sebagai berikut:

  • Tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Keppres nomor 230 tahun 1968 yang mengharuskan program pemeliharaan kesehatan untuk pegawai negeri dan pensiunan ABRI/PNS.
  • Tahun 1984, pemerintah mengeluarkan PP nomor 22 tahun 1984 tentang program jaminan kesehatan untuk PNS dan keluarga. Peraturan selanjutnya meresmikan Perum Husada Bhakti sebagai lembaga penyelenggaranya.
  • Tahun 1991, pemerintah mengeluarkan PP nomor 69 tahun 1991, dimana PP ini memperluas jangkauan penanggungan layanan kesehatan hingga mencakup veteran dan para perintis kemerdekaan. Layanan ini diperluas sampai ke keluarga mereka.
  • Tahun 1992, pemerintah mengeluarkan PP nomor 6 tahun 1992, dimana Perum diubah statusnya menjadi PT Persero. Hal ini agar perusahaan bisa dikelola dengan lebih fleksibel, dan kontribusi keuangan kepada kas pemerintah bisa dimanfaatkan dengan lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat.
  • Tahun 2005, Departemen Kesehatan RI menugaskan PT Askes untuk menjadi penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1241 tahun 2004, hal ini juga didasarkan pada undang-undang seperti UU 23 tahun 1992 (tentang kesehatan) dan UU 40 tahun 2004 (tentang layanan kesehatan berupa Sistem Jaminan Sosial Nasional).
  • Tahun 2014, pemerintah menggunakan UU nomor 24 tahun 2011 sebagai dasar untuk membentuk lembaga BPJS yang mengatur layanan kesehatan bagi masyarakat.

Berbeda dengan Askes yang dominan ditujukan untuk pegawai negeri dan pensiunan PNS atau TNI/Polri, keikutsertaan dalam BPJS sifatnya wajib. Walaupun dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan masalah, namun secara umum, BPJS berhasil memberi layanan kesehatan yang cukup memadai, bahkan bagi masyarakat yang paling termarginalkan.

Saat ini, peraturan tentang asuransi kesehatan BPJS juga mengatur pemberian layanan kesehatan pada pekerja sektor informal selain formal, sehingga semakin memperluas jangkauan pelayanannya dibandingkan Askes. Pada tahun 2017, pemerintah telah menargetkan bahwa seluruh asuransi yang ada telah disatukan ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Info Asuransi:

asuransi pemerintah - asuransi kesehatan pns - asuransi pemerintah indonesia - asuransi kesehatan pemerintah - mengapa pemerintah mengeluarkan bpjs - pp tentang askes - Peraturan tentang Asuransi Kesehatan bagi PNS - peraturan tentang asuransi - peraturan pemerintah untuk menjadi anggota bpjs - peraturan pemerintah tentang pensiunan pns terbaru - PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BPJS KESEHATAN - peraturan pemerintah tentang askes dan bpjs - peraturan pemerintah asuransi kesehatan - pertanyaan bagus masalah bpjs - pertanyaan tentang manajemen asuransi dan bpjs - undang undang baru tentang askes tahun 2016 - tentang askes pns - program kesehatan pemerintah dg asuransi 2017 - program asuransi pendidikan bpjs - pp tentang asuransi bpjs - pp layanan bpjs - pp asuransi kesehatan - yhs-1 - peraturan jika asuransi kesehatan akan di close - peraturan asuransi kesehatan di indonesia - apakah pensiunan pns dapat asuransi kesehatan? - asuransi kesehatan pemerintah indonesia - Asuransi kesehatan PNS 2016 - asuransi kesehatan untuk pensiunan dari peerintah - asuransi kesehatan untuk pns 2016 - asuransi kesehatan untuk TNI - asuransi kesehatan uu 2014 - asuransi kesehatan yang berlaku di indonesia - bentuk pelayanan yang disediakan asuransi - bpjs di kelola pt atau pemerintah - image tentang kesehatan - jangkauan bpjs - jangkuan bpjs pemerintah - jenis jenis asuransi kesehatan yg dikelola pemerintah - layanan bpjs asuransi 2016 - jaminan asuransi kesehatan PNS - nama asuransi kesehatan pemerintah 2016 - 2017 asuransi kesehatan -
Content Protection by DMCA.com